Home > Berita > DEWI AJAK PARLEMEN PEREMPUAN PESERTA GOPAC CARI SOLUSI DAN STRATEGI PEMENUHAN KOUTA PEREMPUAN DIPARLEMEN

DEWI AJAK PARLEMEN PEREMPUAN PESERTA GOPAC CARI SOLUSI DAN STRATEGI PEMENUHAN KOUTA PEREMPUAN DIPARLEMEN

IMG-20151007-WA0030Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya partriarkis yang tidak ramah pada perempuan. Ada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Tak ada hak untuk merambah area yang lain.Kenyataan menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal jumlah perempuan di Indonesia maupun  negara negara lain di dunia   menurut data statistik lebih banyak ketimbang laki-laki. Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik.

 Menuirut Dewi GOPAC merupakan momentum tepat  bagi parlement perempuan untuk menyatukan visi dan mencari solusi bagaimana  Perempuan  mampu memenuhi kouta di parlemen , karena keresahan  ini terjadi bukan hanya di negeri ini,namun juga terjadi di negara negara lain bagaimana parlemen  belum mampu menempatkan perempuan secara maksimal.

Dewi mengatakan “Merujuk pada kondisi saat ini, mayoritas parlemen di dunia masih didominasi oleh anggota laki-laki. Representasi perempuan di parlemen rata-rata masih rendah, belum mencapai 30%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aturan main atau regulasi atau norma, bangunan struktur, proses kerja maupun penilaian atas kinerja anggota parlemen masih ditentukan melalui ukuran-ukuran dan kriteria yang dibuat para aktor pembuat kebijakan yang sebagian besar terdiri dari laki-laki. Ketika kaum perempuan mulai ikut berpartisipasi di lembaga perwakilan ini, dengan representasi yang terus meningkat, dirasakan bahwa aturan main, regulasi, bangunan struktur kelembagaan di parlemen, norma,proses kerja maupun penilaian atas kinerja dan produk yang dihasilkan belum bisa mengakomodasi kepentingan mereka dan bahkan cenderung bias serta diskriminatif. Hal lain yang juga harus diperhitungkan sangat serius dalam upaya membuat parlemen yang responsif gender adalah medan pertarungan politik yang tersedia dan apakah memang medan pertarungan (political opportunity structure) menjadi ruang yang kondusif untuk transformasi politik kaum perempuan di parlemen.(Yoga)

 

Share Button